Oleh Wella Madjid100 Tahun Ali Sadikin, ‘Banting Tulang’ Memimpin Jakarta
Jejak-jejaknya terbentang dari mulai Taman Margasatwa Ragunan, Taman Ismail Marzuki, Taman Mini Indonesia Indah, hingga Taman Impian Jaya Ancol. Ia pernah berseteru dengan para seniman ‘kiri’ yang terusir dari Senen dan dicap sebagai “Gubernur Maksiat”. Apapun, Bang Ali hanya kepingin Jakarta punya cukup dana untuk menjadi kota ‘colourful’ meski dikepung ribuan warga miskin.
Tiap kali Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta berlangsung, orang-orang masih akan menyinggung sosok Ali Sadikin. Ia menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta pada periode 1966-1977. Ali dilantik langsung oleh Presiden Soekarno pada 28 April 1966, meninggalkan rekam jejak pembangunan yang signifikan bagi perkembangan Jakarta.
“Orangnya tegas banget, galak. Kalau ada bawahannya yang mangkir atau tidak melaksanakan tugas, langsung ditempeleng,” kata Nurwida, warga senior Betawi yang bermukim di Cikini tentang sosok Ali Sadikin.
Siang itu banyak warga berkumpul di pelataran Teater Besar, Taman Ismail Marzuki (TIM) Jakarta untuk ikut merayakan 100 Tahun Ali Sadikin. Alunan musik gambang kromong dari Keroncong Tugu menghibur tetamu. Pematung Dolorosa Sinaga duduk bersebelahan dengan politikus PDIP, Panda Nababan. Hadir pula pendiri Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Zumrotin, bersama budayawan Hilmar Farid, Fauzi Bowo (Foke), serta Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung.
“Bang Ali Sadikin bagi pemerintah DKI Jakarta, siapapun gubernurnya, itu pasti akan dikenang karena peninggalan beliau yang luar biasa banyak sekali, terutama hal-hal yang berkaitan dengan kebudayaan dan kesenian, serta kecintaan beliau terhadap kota Jakarta dan tradisi adat Betawi. Setiap gubernur (DKI Jakarta) pasti ingin meneruskan program-program Bang Ali,” ungkap Pramono kepada media.
Perseteruan dengan Seniman ‘Kiri’ dan Kelahiran Taman Ismail Marzuki
Sejarah pembangunan TIM tidak dapat dilepaskan dari pertentangan antara Ali Sadikin dengan para seniman beraliran ‘kiri’. Ini berawal ketika Ali membubarkan tempat berkumpulnya seniman di kawasan Senen untuk menertibkan kota. Mereka merasa kebijakan Ali dan Badan Pembina Kebudayaan tidak mewadahi aspirasi mereka hingga memicu ketegangan. Pemerintah Jakarta didesak agar mendirikan wadah khusus.
Ali lantas menggandeng tiga seniman muda saat itu, yakni Ramadhan K.H., Ajip Rosidi, dan Ilen Surianegara. Atas anjuran mereka, Ali sepakat mendirikan Dewan Kesenian Jakarta (DKJ) serta membangun kompleks kesenian Taman Ismail Marzuki pada tahun 1968.
“Tidak banyak yang tahu bahwa saya ikut duduk bersama Ramadhan K.H sewaktu menyusun buku Bang Ali (memoar ‘Ali Sadikin, Demi Jakarta’ terbit tahun 1992). Saya tanya dua tiga kali apakah ini benar kisahnya begini? Lalu Ramadhan menjawab itu memang kenyataan. Ini diawali dengan satu dialog singkat yang menggugah Bang Ali untuk menyediakan tempat bagi para seniman dan budayawan. Beliau bertanya, “Dulu kan banyak seniman berkumpul di Senen, sekarang pada ke mana?” Jawabannya tidak ada lagi dan itulah titik awal perjalanan Taman Ismail Marzuki,” jelas Foke.
Tegas Memimpin, Pro Demokrasi dan HAM
Sumbangan pemikiran Bang Ali memang tak tanggung-tanggung, banyak kisah terungkap dari berbagai kalangan yang hadir. Ia sosok yang tak ragu kinerjanya diawasi, bahkan secara khusus permintaan itu disampaikannya kepada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI).
Saat didirikan pada 1970 lembaga itu masih bernama LBH Jakarta, dipimpin oleh pengacara Adnan Buyung Nasution. Dukungan yang diberikan adalah pemberian subsidi dana rutin yang bersumber dari APBD, serta menyediakan fasilitas dan peralatan kantor operasional.
“Bang Ali meski tegas dan berlatar belakang militer, tapi mendukung demokrasi dan penegakan HAM. Dia membayar para pengacara agar dapat memberikan bantuan hukum secara gratis dan membela masyarakat miskin, bahkan ketika LBH menangani kasus yang berhadapan langsung atau menggugat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta,” ungkap Muhammad Isnur, aktivis sekaligus Ketua Umum YLBHI.
Setelah era Bang Ali, sumber pendanaan YLBHI kini berasal dari Kementerian Hukum dan HAM, lembaga donor, klien, dan masyarakat. Pembangunan yang Sarat Kontroversi Taman Ismail Marzuki dulunya dikenal sebagai kebun binatang pribadi milik pelukis Raden Saleh. Gubernur Pramono mengatakan, di bawah kepemimpinan Bang Ali lahan luas kebun binatang itu dialihfungsikan menjadi sebuah tempat berkesenian warga Jakarta. Fasilitas ini disediakan gratis oleh pemerintah kota.
“Begitu saya terpilih sebagai Gubernur Jakarta, TIM adalah tempat pertama yang ingin saya hidupkan, maka planetariumnya saya aktifkan, perpustakaan dibuka hingga pukul 22:00 WIB. Saya juga meminta agar para seniman dan budayawan dilibatkan dalam acara-acara yang diselenggarakan di sini. Ini rumah para seniman dan nggak mungkin pendekatannya hanya semata-mata (dengan pertimbangan) untung rugi. Beberapa tempat akan kami renovasi agar dapat dimanfaatkan dengan maksimal oleh para seniman, termasuk fasilitas penginapan untuk mereka,” jelas Pramono kepada Kultural Indonesia.
Kontroversi lain adalah pembangunan Taman Mini Indonesia Indah (TMII) yang sempat didemo mahasiswa karena dianggap pemborosan. Diplomasi dan keteguhan Ali menjadikan proyek usulan Ibu Tien Soeharto itu tetap berjalan. Sedangkan Taman Impian Jaya Ancol awalnya adalah rawa-rawa penuh nyamuk yang ‘disulap’ menjadi tempat rekreasi keluarga.
Legalisasi Perjudian untuk Menambah Kas Jakarta
Pada tahun 1967, Ali melegalkan perjudian demi menyelamatkan kas daerah yang hanya tersisa Rp66 juta. Kebijakan ini mewajibkan penyelenggara kasino membayar pajak besar, yang kemudian digunakan untuk membangun ribuan sekolah, jalan raya, dan fasilitas kesehatan di ibu kota.
Ali mengambil langkah kontroversial dengan menerbitkan izin perjudian untuk mengumpulkan dana secara mandiri dan mencegah warga membelanjakan uangnya untuk berjudi di luar negeri. Tapi ia melarang perjudian gelap di tengah masyarakat dan melokalisasikannya secara ketat di kasino-kasino resmi yang beroperasi pada masa itu, seperti Gedung Sarinah di Jakarta Pusat, Petak Sembilan di Jakarta Barat, Kompleks hiburan Hai Lai di Ancol, dan Gelanggang pacuan kuda di Pulomas.
Meskipun strategi ini berhasil mengalirkan dana segar miliaran rupiah ke kas daerah hingga memungkinkan Jakarta dibangun secara masif, namun kebijakan ini memicu kontroversi dan kecaman hebat dari berbagai tokoh serta kelompok agama.
Pemerintah pusat akhirnya mengeluarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian. Seluruh izin kasino resmi di Jakarta dicabut dan perjudian kembali dilarang secara total. Kisah dunia malam dengan perjudian legal di Jakarta resmi berakhir sudah.
Malinda, seorang pemandu wisata dari generasi milenial berpendapat bahwa yang dilakukan Ali Sadikin sangat penting dan berharga, apapun kontroversi di belakangnya. Ia lahir dan dibesarkan di Jakarta.
“Tentu saya banyak mendengarkan kiprah Bang Ali dari orang tua, tapi legasinya kan banyak sekali, terutama berbagai fasilitas untuk warga Jakarta. Ada TIM, Kebun Binatang Ragunan, Taman Mini, museum, dan lain-lain. Menurut saya kita masih memerlukan pemimpin yang kuat di Jakarta dan yang berani seperti beliau,” kata Malinda.
Bang Ali wafat pada 20 Mei 2008 di Singapura dalam usia 81 tahun. Seluruh rangkaian kegiatan ‘Peringatan 100 Tahun Ali Sadikin’ di Taman Ismail Marzuki berlangsung hingga 14 Juli 2026. Selama sepekan penuh, masyarakat umum dapat menikmati pameran arsip dan foto sejarah, yang menampilkan jejak kepemimpinan Bang Ali dalam mentransformasi Jakarta dan membangun ekosistem seni, simposium budaya dan bahasa Betawi, serta pertunjukan seni dan mural.
Acara puncak pada 14 Juli 2026 akan diisi dengan Memorial Lecture oleh Fauzi Bowo, peluncuran buku biografi resmi, dan peresmian patung dada Ali Sadikin.
Foto: Wella Madjid | Kultural Indonesia
#pameran100tahunalisadikin
#tamanismailmarzuki
#IndonesiaBerbudaya
#kulturalindonesia
#kulturalindonesiaID