Oleh Wella MadjidPanas Dingin Pesta Babi, Benarkah Isinya Hanya Provokasi?
Dokumenter “Pesta Babi: Kolonialisme Di Zaman Kita” mengangkat isu eksploitasi tanah Papua, marjinalisasi penduduk asli, ambisi pemerintah dalam swasembada pangan dan energi, pelibatan masif militer, serta relasi erat para pengusaha dan penguasa. Film ini memicu kontroversi di sana sini, termasuk dari orang-orang Papua sendiri. Apa saja yang bikin geger?
Kultural Indonesia berkesempatan menyaksikan dokumenter yang sedang heboh ini di kantor Wahid Foundation Sabtu lallu (16/5). Usai pembubaran nobar di sejumlah tempat di luar Jakarta, info mengenai alamat nobar memang dirahasiakan. Wahid Foundation adalah yayasan nirlaba yang didirikan oleh Presiden Abdurrachman Wahid dan kini dipimpin oleh putrinya, Yenny Wahid.
Film dibuka dengan kesibukan penduduk suku Muyu menyiapkan Pesta Salib Merah disertai tradisi potong babi. Uniknya, babi-babi tidak disembelih di tempat terbuka, namun ditombak dari luar saat mereka masih di dalam kandang. Tradisi ini tidak hanya dilakukan suku-suku Papua Selatan, tapi juga di wilayah Pasifik.
Pemandangan permai alam Papua Selatan berganti dengan kisah Mama Yasinta, pejuang hak-hak masyarakat adat dari suku Marind Anim. Ia gigih melawan proyek penghancuran tanah adat, khususnya PSN food estate di Merauke. Seorang warga mengaku hanya diganti rugi Rp300 per meter lahan. Penolakan Mama Yasinta dan para pemimpin adat berlanjut hingga ke Mahkamah Konstitusi dan Aksi Kamisan di depan Istana Presiden di Jakarta.
Kamera bergerak mengikuti burung Kasuari di hutan-hutan gundul. Sedih rasanya melihat burung ikonik khas Papua itu juga turut kehilangan habitatnya sekarang, saat jutaan lahan hutan di Kabupaten Mappi, Boven Digoel, dan Merauke habis dibabat.
Pohon-pohon sagu kini berganti dengan sawah padi, perkebunan sawit, dan tebu. Mesin-mesin besar membelah hutan yang diibaratkan toko serba ada bagi masyarakat adat setempat. Dengan hati hancur, mereka menyaksikan tanah-tanah leluhur digilas menjadi Proyek Strategis Nasional (PSN).
“Pasar internasional sangat kritis dengan cara Indonesia menjadi eksportir terbesar sawit. Konsumen-konsumen global juga sangat megkritik cara Indonesia menghabisi alam dan meminggirkan masyarakat adat hingga melakukan pelanggaran HAM. Semua yang ditanam bukan untuk swasembada energi melainkan untuk kepentingan industri energi,” ungkap Dandhy Dwi Laksono dalam podcast Akbar Faizal Uncensored.
Peringatan Keras dari TNI AD
Sebetulnya, isu lumbung padi raksasa di Merauke bukan cerita baru. Pada 2010, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sempat menginisiasi program Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE). Namun proyek ini gagal. Demikian halnya progam serupa di era Presiden Jokowi yang belakangan diteruskan oleh Prabowo Subianto.
Dokumenter yang disutradarai oleh Cypri Paju Dale dan Dandhy Dwi Laksono ini sarat dengan penggambaran eksplisit peran tentara. Kehadiran militer di Papua memang tak bisa dielakkan karena Papua masih berstatus Daerah Operasi Militer (DOM). Dalam Pesta Babi tentara di Papua digambarkan tak cuma menjaga keamanan. Mereka ikut menanam padi, menjaga areal pertambangan, hingga menindak penduduk yang melawan dengan senjata.
“Kami mengajak warga untuk cerdas dalam memilah informasi. Konten yang tidak melalui proses sensor resmi dikhawatirkan membawa narasi yang tidak berimbang dan berpotensi memicu distorsi informasi di tengah masyarakat,” ujar Kepala Penerangan Kodam (Kapendam) XVII/Cenderawasi Kolonel Inf Tri Purwanto, dalam keterangan resmi, Jumat (15/5).
Pembubaran nobar oleh TNI atau Satpol PP terjadi di Universitas Mataram dan beberapa titik lain di Nusa Tenggara Barat (NTB), Ternate Tengah, Maluku Utara Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) di Surabaya, Jawa Timur, Sumbawa Barat, Sawahan, Kota Padang, Sumatera Barat, dan Taman Ismail Marzuki (TIM) di Jakarta.
Pro dan Kontra dari Jakarta hingga Papua
Pihak yang tak sepaham bukan hanya dari TNI AD, tapi juga dari orang Papua. Wensislaus Fatubun, sutradara film dokumenter, habis-habisan melontarkan kritik terhadap Dandhy Laksono dan Cypri Dale. Salah satunya keterlibatan sederet ‘aktor lokal’ yang mendukung PSN. “Apakah itu disengaja demi agenda yang diusung? Ataukah ada pertimbangan lain? Sebut saja, seorang tokoh lokal yang semasa menjabat sebagai bupati Merauke, aktor utama MIFEE, koruptor yang dihampuni Prabowo dan kini jadi salah satu utusan Prabowo buat mengamankan PSN di Papua Selatan itu. Ia sangat berperan dalam proyek PSN. Dandhy tidak menampilkan tokoh lokal itu dalam film Pesta Babi,” ungkap Fatubun.
Fatubun pendiri The Papuan Voices dan orang asli Merauke yang kini sedang merampungkan program Doktor Antropologi di Selandia Baru. Kultural Indonesia menghubunginya pada Jumat (15/5). Ia heran atas framing sutradara dalam adegan tokoh agama Katolik yang tersirat mendukung program kontroversial tersebut. Belum lagi ritual pesta babi yang sebetulnya sangat sakral.
“Atatbon itu hanya dapat dilakukan oleh seorang Kayepak. Itu bukan pesta babi seperti yang dikesankan dalam film. Itu bukan acara makan-makan babi. Atatbon itu kaya akan nilai-nilai mendasar dan hakiki dari kehidupan budaya, religi, kebiasaan, adat istiadat orang Muyu. Ada Amop (larangan) yang harus kami taati dalam Atatbon. Jangan dilecehkan untuk kepentingan yang dangkal dan disalahartikan,” imbuh Fatubun.
Sementara itu, rencana pemutaran Pesta Babi di Universitas Indonesia segera terendus media. Tapi barisan jaket kuning bergeming. Para mahasiswa dan pimpinan kampus menegaskan ini adalah bagian dari aktivitas intelektual dan mereka tidak takut dibubarkan TNI.
“Kalau diskusi itu bagian dari kebebasan akademik ‘kan? Kita tidak akan terpengaruh. Kalau diputar di SD baru dilarang sama Kodim, kalau universitas ya enggak usah dilarang lah,” ujar Prof. Hamdi Muluk, Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi, Mahasiswa dan Alumni Universitas Indonesia, seperti yang dikutip dari situs Tempo.co.
Dari pengamatan Kultural Indonesia, dokumenter ini menjejali penonton dengan banyak isu, meski berangkat dari satu tema besar. Ini melelahkan penonton awam. Seandainya si pembuat film bersedia mengambil hanya satu atau dua isu terpenting yang berkaitan, maka film berdurasi 90 menit ini akan lebih menarik dan terfokus.
Foto: Dok. Watchdoc
Youtube Akbar Faisal Uncensored
Dok. Pribadi CPD
Dok. Decolonial Lens
#filmdokumenterindonesia
#pestababikolonialismedizamankita
#dandhydwilaksono
#cypripajudale
#IndonesiaBerbudaya
#BudayaIndonesia
#kulturalindonesia
#kulturalindonesiaID